Draft:Cahyo R. Muzhar

Cahyo R. Muzhar

Cahyo Rahadian Muzhar (lahir Jakarta, 18 September 1969) adalah seorang Aparatur Sipil Negara. Cahyo R. Muzhar dilantik Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum & HAM sejak 1 Februari 2018 (Plt Dirjen AHU) dan di angkat secara definitive pada November 2018 – sekarang.

Sebelum menjadi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Muzhar mendapatkan kesempatan berkarier sebagai Diplomat yang di mulai sejak tahun 1994. Ia di tugaskan untuk menangani isu-isu hukum internasional antara lain perlindungan WNI, Hukum Lingkungan, sengketa Perbatasan. Sebagai Diplomat ia menjadi juru bicara Kedutaan Besar RI di Tokyo dan sebagai pejabat bidang politik di KBRI Washington DC.

Selain menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ia juga di percaya oleh Menteri BUMN Dr. (H.C.) H. Erick Thohir, B.A., M.B.A menjadi Komisaris PT Adhikarya (tahun – tahun), dan saat ini di tugaskan menjadi Komisaris PT Angkasa Pura Indonesia (tahun – tahun).

Penugasan Khusus

Ketertarikannya di bidang hukum membawa Cahyo untuk mendalami Pendidikan di Sebagai Sarjana Hukum lulusabidang hukum Dimana ia menyelsaikan S1 Hukum Ekonomi di Univesitas Indonesia dan Master of Commercial Laws dari Univesity of Nottingham United Kingdom.

Pengetahuan yang di peroleh dari latar belakang Pendidikan tersebut, berkontribusi terhadap keberhasilan menyelesaikan berbagai perundingan perjanjian antar negara dan penanganan gugatan – gugatan internasional, baik sebagai Ketua juru Runding pemerintah Republik Indonesia maupun sebagai Lead Legal Counsel. Pencapaian yang sudah diraih antara lain:

1. Ketua tim Pengembalian Aset dari hasil tindak pidana dari Bank Century yang ditempatkan pada yurisdiksi asing.
2. Lead Counsel pada perkara gugatan Churchill Mining dan Planet Mining di International Centre for The Settlement Of International Dispute di Washington DC (nilai guatan 17 Triliun).
3. Anggota Pelaksana Satuan Tugas Tindak lanjut Kesepakatan KTT G20 2022.
4. Anggota Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters.
5. Anggota Tim Gabungan Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI).
6. Ketua Juru Runding Indonesia pada Asean Model Extradition Treaty
7. Ketua Juru Runding Indonesia pada ASEAN Extradition Treaty
8. Anggota Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
9. Ketua Satuan Tugas Government- to- Government untuk Upaya Pemulihan Kerugian PT Garuda Indonesia.
10. Ketua Juru Runding Perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) antara Indonesia dan Swiss.
11. Ketua Juru Runding Perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) antara Indonesia dan Prancis.
12. Ketua Juru Runding Perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) antara Indonesia dan Rusia
13. Ketua Juru Runding Perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) antara Indonesia dan Polandia
14. Ketua Juru Runding Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Rusia.
15. Ketua Juru Runding Alternatif untuk Perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.
16. Presiden Working Group Terkait Pemulihan Aset United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
17. Anggota Penasihat Hukum Pemerintah pada Kasus Sipadan dan Ligitan di International Court of Justice (ICJ).
18. Anggota Penasihat Hukum Pemerintah dalam Perundingan Kelanjutan Operasi PT. Freeport Indonesia.

Karir

1. (November 2018 – Sekarang) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. (November 2015 – Oktober 2018) Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. (Juni 2014 – September 2015) Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. (Februari 2013 – Juni 2014) Kepala Sub Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Humaniter, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. (Maret 2012 – Februari 2013) Konselor Politik, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.
6. (Oktober 2004 – Oktober 2006) Kepala Sub Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
7. (April 2004 – Oktober 2004) Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi, Sub Direktorat Pengawasan Kekonsuleran, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
8. (2000 – 2004) Sekretaris Ketiga, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang.

Penghargaan

1. Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Awards Tahun 2018
2. Menteri Hukum dan HAM Award atas Kemenangan Gugatan Arbitrase Churchill Mining dan Planet Mining di International Centre for The Settlement of Investment Dispute (ICSID) Tahun 2018
3. Menkominfo Award Pelayanan Digital Terbaik Tahun 2023
4. Menkeu Award Pungutan Pajak 2021, 2022, 2023
5. Menteri KLHK Award penyelesaian sengketa lingkungan hidup
6. KPK Award pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi

Pendidikan

1. Magister Hukum (LL.M.), University of Nottingham, United Kingdom
2. Sarjana Hukum, Universitas Indonesia
3. SMA Negeri 70 Jakarta, Indonesia
4. British School of Oslo, Norway
5. Berg Videregaende Skole, Norway